REVITALISASI BAKOHUMAS

Menjadi Juru Bicara yang Proaktif

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) harus proaktif memberitakan seluruh program Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dilaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Penegasan tersebut  disampaikan oleh Kepala Biro (Karo) Humas Setda Provinsi  NTT, Drs. Semuel Pakereng, M.Si saat menjadi narasumber pada Pertemuan Badan Koordinasi (Bakohumas) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Rabu (20/4) di Hotel Romyta Kupang. Tema yang diusung dalam pertemuan Bakohumas yang digelar untuk pertama kali di tahun 2016 adalah “Revitalisasi Peran Kehumasan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT”.

Dimoderatori oleh Kasubag Penerbitan Biro Humas Setda, Lucius W. Luly, S.STP, MA, kegiatan tersebut dihadiri oleh utusan bagian Humas SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Humas TNI/Polri serta Instansi Vertikal dan perwakilan media.

Kepala Biro Humas NTT menyatakan bahwa fungsi Biro Humas sebagai Juru Bicara Kepala Daerah sangatlah vital dan strategis. “Humas harus menjadi sumber informasi awal kegiatan pimpinan. Segala kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli atau pimpinan SKPD harus diberitakan agar masyarakat mengetahui kegiatan pemimpinnya,” jelas Semuel Pakereng yang baru menjabat Karo Humas NTT kurang lebih sebulan.

Terkait dengan hal itu, Semuel Pakereng mengharapkan agar Bagian Humas SKPD harus berperan aktif dan bekerjasama dengan Biro Humas NTT. “Kita berharap agar kegiatan penyampaian informasi kepada media atau publik dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Biro Humas demi membangun kesepahaman serta kebersamaan,” kata Kepala Biro Humas  menguraikan Visi Biro Humas NTT yakni Terwujudnya Pengelolaan Kehumasan yang Profesioanal guna mendukung 

Dalam kesempatan tersebut, Semuel juga menyinggung tentang peran Humas dalam era Digital. Humas harus mampu memanfaatkan kemajuan tekhnologi. “Internet menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi. Humas hendaknya eksis di internet dan sosial media,”jelas Semuel dalam materinya. Mengutip hasil penelitian yang diekspose di internet, Karo Humas membeberkan bahwa 98% wartawan terhubung setiap hari untuk memeriksa email.

Di akhir pemaparannya, Karo Humas menegaskan pentingnya kerjasama dengan media. Media menjadi mitra penting dalam menyebarluaskan program-program pemerintah. “Tugas Biro Humas adalah membangun relasi yang konstruktif dengan media agar pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan bisa berimbang. Siaran-siaran pers akan terus ditingkatkan,” tutup Semuel Pakereng yang berjanji dalam waktu dekat  akan segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa serta membangun press room.

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Read More

PERESMIAN UPT LAHAN KERING UNDANA

GUBERNUR NTT RESMIKAN LABORATORIUM  LAHAN KERING UNDANA

Gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan (LLTLKK) Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, diresmikan penggunaannya oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Jumat (15/4), di Kompleks Kampus Undana.  Peresmian gedung yang bermanfaat untuk melakukan riset dan penemuan inovasi itu ditandai dengan penekanan tombol sirine.

Dihadapan undangan yang hadir, Gubernur Lebu Raya berpesan untuk selalu mendukung gebrakan yang dilakukan Rektor Undana, Fred Benu, dalam mengolah lahan kering menjadi lahan produktif. Hal ini perlu didukung karena masyarakat NTT pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, peternak dan nelayan sehingga perlu adanya terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian khususnya lahan kering.

Gubernur Frans Lebu Raya mendukung sepenuhnya terobosan yang dilakukan Undana melalui Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering bagi pemanfaatan teknologi pertanian. “NTT dikenal sebagai daerah tropis sehingga membutuhkan Sumberdaya Manusia yang mampu melakukan riset dan inovasi dalam mengolah lahan kering. Melalui laboratorium ini diharapkan dapat menciptakan tenaga ahli bidang pertanian lahan kering di daerah ini” tambah Gubernur.

Sementara itu, Rektor Undana, Fred Benu meminta para bupati untuk dapat memanfaatkan sarana laboratorium lahan kering yang dimiliki Undana dengan melibatkan para petani untuk menambah ketrampilan para petani. Dengan begitu, jelas Fred Benu, hasil riset dan produk teknologi berbasis lahan kering kepulauan dapat menjadi rujukan bagi para petani dalam mengolah lahan kering secara efektif.

Usai peresmian gedung UPT LLTLKK, Gubernur didamping Rektor Fred Benu serta para Bupati meninjau ruang laboratorim dan menyaksikan pameran produk pangan lokal. Acara dilanjutkan dengan panen perdana jagung di kebun percontohan Undana Kupang. Turut hadir pada saat itu, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, Bupati Belu, Willybrodus Lay, Bupati Malaka Stef Bria Seran, Bupati Manggarai Deno Kamilus, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Alosius Kobes, Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas Lun, Dirut PT Bank NTT, Daniel Tagu Dedo, Para Pembantu Rektor dan Dekan serta Undangan.

Read More

MUSRENBANG PROVINSI NTT

 Bersama  Membangun Indonesia dari Pinggiran

            Ajakan tersebut  disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni saat menyampaikan sambutan dan membuka Musrembang RKPD Provinsi NTT Tahun 2016 di Hotel Ima, Kamis (14/4). Acara Musrembang tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono, Deputi  Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas,Rahma Iryanti, Forkompinda Provinsi NTT,Ketua DPRD NTT beserta para Ketua Komisi,  Bupati/Walikota se-NTT,  Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTT serta para pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Wakil Gubernur dalam sambutannya menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk Membangun Indonesia dari pinggiran. “Letak Provinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah menjadikan NTT, salah satu daerah prioritas pembangunan. Kami terus meminta dukungan anggaran Pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur di daerah ini”jelas Wagub dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengajak para Bupati/Walikota agar terus membangun koordinasi dan kerjasama demi mendukung pembangunan di Provinsi NTT. “Pertumbuhan ekonomi kita terus mengalami perkembangan. Angka kemiskinan serta pengangguran juga terus kita tekan melalui pembangunan berbasis pedesaan,” urai Benny Litelnoni. Tukar pengalaman antarkabupaten,tambah Wagub, juga diperlukan demi percepatan pembangunan yang terintegrasi.

Terkait dengan perencanaan, Orang Nomor Dua di Provinsi NTT mengharapkan agar prosesnya harus semakin baik dengan dukungan data yang akurat. “Saya berharap melalui ketersediaan data yang akuntabel dapat memetakan peluang-peluang serta dapat merespon pencapaian target dan sasaran pembangunan,” tegas Wagub.

Deputi  Bidang Kependudukan dan Ketenagakrjaan Bappenas, Rahma Iryanti saat menyampaikan sambutan Kepala Bappenas menegaskan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrembang Provinsi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas. “Karena politik perencanaan dan anggaran dikendalikan oleh efektifitas dan efisiensi. Untuk tahun 2017, prioritas utama pembangunan adalah pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” jelas Kepala Bappenas dalam sambutannya. Diuraikannya lebih lanjut,kebijakan anggaran bukan lagi Money Follow Function tapi Money Follow Programm terutama program-program prioritas. Konsekuensinya, distribusi anggaran bukan lagi dibagi rata tapi didasarkan pada indikator dan prioritas yang jelas serta terukur.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono yang mewakili Menteri Dalam Negeri dalam paparannya menyentil  penambahan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun namun tak membawa dampak signifikan bagi ekonomi makro. “Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya regulasi dan pola perizinan yang berbelit-belit. Akibatnya daya serap anggaran tidak maksimal. Ruang investasi juga tidak bertumbuh dengan baik,”jelas Sumarsono. Lebih lanjut Sumarsono menjelaskan pihaknya dalam setiap bulan harus mengeliminasi kurang lebih 500 Peraturan Daerah (Perda,red.)  yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi,Perda yang intoleransi serta Perda yang menghambat iklim investasi. 

Sementara itu, Ketua Panitia Musrembang dalam laporannya menjelaskan tujuan Musrembang Provinsi untuk menghasilkan kesepahaman, koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten/Kota  dengan Provinsi, Menghasilkan RKPD Tahun 2017 serta mengkristalisasi usulan dan program untuk Musrembangnas

Read More

TERIMAKASIH BAPAK GUBERNUR

Read More

WAGUB TERIMA UTUSAN ALIANSI PERJUANGAN SOPIR PICK UP

Ratusan sopir jasa angkutan pick up yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Sopir Pick Up Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Rabu (13/04), berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur NTT untuk mendesak Dinas Perhubungan Provinsi NTT segera merevisi retribusi ijin trayek dan ijin operasional angkutan barang dan orang secara berkeadilan. Para pengunjuk rasa akhirnya berhasil diterima Wakil Gubernur NTT Benny A. Litelnoni didampingi Kadis Perhubungan NTT Richard Djami, Kadis Perhubungan Kota Kupang Erens Leka, Kepala UPT Perijinan-Dinas Perhubungan Provinsi NTT Goro JR, Kasat Pol PP NTT, Jhon Hawula serta Kabag Pelmas Biro Humas NTT Lidia Dunga Poety.

Pertemuan Wagub Benny Litelnoni bersama 15 orang utusan dari Aliansi Perjuangan Sopir Pick Up Kota dan Kabupaten Kupang yang dipimpin Koordinator Lapangan Anthonius J. Afeanpah berlangsung selama dua jam di ruang kerja wagub. Pertemuan itu berhasil menampung aspirasi para sopir terkait tuntutan revisi ijin trayek dan operasi angkutan barang dan orang; desakan kepada Pemprov NTT untuk segera mengambil alih ijin trayek yang diterbitkan oleh Pemkab Kupang maupun Pemkot Kupang; melakukan evaluasi kerja kinerja dinas Pehubungan Kota dan Kabupaten Kupang berkaitan dengan penagihan retribusi angkutan; penghentian tindakan intimidasi yang dilakukan oknum pegawai perhubungan (LLAJ) secara tidak manusiawi dalam menjalankan tugas serta desakan untuk upah sopir dibayar sesuai dengan Upah Minimum Provinsi.

Selain aspirasi itu, para pengunjuk rasa mendesak Pemkot Kupang untuk menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan pick up yang melakukan bongkar muat barang di wilayah Kota Kupang. Mereka juga meminta pihak Pemprov NTT untuk menjelaskan mengapa Surat Iin Trayek yang diperoleh dari Dishub Kabupaten Kupang tidak berlaku alias dikatakan palsu oleh Dishub Kota Kupang. Atas dasar ini para pengunjuk rasa meminta klarifikasi pihak Pemprov NTT melalui Wagub NTT Benny Litelnoni.

Terkait dengan hal tersebut Kadishub Kota Kupang Erens Leka dalam penjelasannya mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, setiap angkutan yang melintasi antar kabupaten dan kota harus memperoleh ijin trayek dari Pemprov. “Terkait lahan parkir, Dishub Kota Kupang tidak akan menyiapkan terminal bagi angkutan barang mobil pick up yang melintas dari Kabupaten Kupang. Tetapi Dishub Kota Kupang mengacu pada regulasi untuk mengijinkan mobil angkutan barang pick up dengan batas maksimal penumpang tiga orang. Kami dari Dishub Kota Kupang tetap membenahinya dengan mengacu pada regulasi tersebut”  lanjut Erens.

Wagub Benny Litelnoni dihadapan utusan Aliansi Perjuangan Sopir Pick Up menginstruksikan kepada Dishub Provinsi dan  Kota untuk membenahi proses perijinan trayek berdasarkan regulasi yang ada. Diharapkannya agar Dishub Provinsi dan Kota dapat membentuk tim khusus untuk membuka ruang pengaduan dari pihak pengusaha jasa angkutan dalam menyampaikan berbagai permasalahan.

Read More

LABUAN BAJO, KAWASAN STRATEGI PARIWISATA

Oleh : Wilson Boimau

Pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menjadi perhatian utama pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan begitu seluruh titik destinasi wisata baik di Labuan Bajo dan sekitarnya harus ditata sesuai rencana induk pengembangan pariwisata NTT mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Masterplan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan konsep pengembangan KSPN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011.

        Penetapan Labuan Bajo menjadi sasaran pengembangan KSPN, mengingat Labuan Bajo sebagai pintu masuk pariwisata di NTT perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi (pemprov) NTT untuk menyusun Rencana

Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). Terkait itu sesuai prinsip pengembangan kepariwisataan maka seluruh obyek wisata, diantaranya wisata budaya yang terdapat di Labuan Bajo dan sekitarnya, yaitu di Pulau Sumba dan Pulau Timor serta produk kreatif yang dapat menarik para wisatawan hendaknya mendapat perhatian untuk dikembangkan.

       Demikian benang merah yang terungkap dalam seminar sehari bertemakan Konsep Dasar Pengembangan Pariwisata di NTT diselenggarakan Kemenparekraf sebagai coordinator pengembangan pariwisata, menghadirkan narasumber, antara lain, Menparekraf, Marie LK Pangestu, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH Dula dan Plt. Dirjen Destinasi Pariwisata – Kemenparekraf, Dadang Risky Ratman, di Hotel Jaya Karta,Labuan Bajo, Selasa (5/8).

Seminar tersebut mengikutsertakan sejumlah Pimpinan SKPD pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Kelompok Wiisata, pemerhati lingkungan dan Tokoh Masyarakat di daerah itu.

Menparekraf, Marie Pangestu, mengatakan penerapan kebijakan KSPN sehubungan dengan Labuan Bajo ditetapkan sebagai pintu masuk pariwisata dan NTT menjadi bahagian dari koridor V MP3EI untuk memperkuat ketahanan pangan serta pariwisata.

Dalam perannya mengkoordinir pariwisata, lanjut Marie Pangestu, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pengembangan pariwisata di provinsi kepulauan ini karena jika dibandingkan dengan provinsi lain di koridor V, pariwisata di NTT belum memuaskan. Untuk itu melalui Kebijakan KSPN, diharapkan dapat merencanakannya secara mendetail sesuai potensi yang terdapat di Labuan Bajo dan daerah sekitarnya bagi pengembangan destinasi wisata itu sendiri.

“Jadi kami undang semua pemangku kepentingan termasuk pimpinan SKPD untuk hadir mengikuti seminar sehari guna menciiptakan pemahaman yang sama dalam pengembangan kawasan strategi pariwisata nasional di kawasan Flores khususnya dan NTT pada umumnya. Perlu ada perencanaan yang matang selama 5 – 10 tahun kedepan serta komitmen rencana induk antarapemerintah pusat, pemprov dan pemkab bagi pengembangan KSPN,” ungkap Menparekraf Marie Pangestu

.Dijelaskan Marie Pangestu,konsep KSPN mengutamakan adanya penataan dan analisis, perencanaan serta kegiatan nyata membangun infrastruktur pendukung destinasi wisata yang ada. Pemetaan wilayah destinasi Komodo menjadi prioritas termasuk wisata budaya dikembangkan dengan menghasilkan produk kreatif, seperti lukisan dan ukiran komodo, cenderamata, kuliner yang dapat menarik para wisatawan untuk betah tinggal di Labuan Bajo sehingga membawa dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli rakyat.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, memandang kebijakan KSPN bagi pengembangan pariwisata di NTT dapat memberikan dukungan berarti dalam menjadikan NTT sebagai provinsi pariwisata yang merupakan tekad pembangunan

NTT kedepan.

Diakui Gubernur Lebu Raya, terdapat cukup banyak obyek wisata yang perlu mendapat prioritas penanganan, baik itu wisata laut, wisata budaya wisata kuliner dan tradisi adat lainnya yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di NTT. Atas dasar kebijakan KSPN tersebut, ungkap Gubernur,mengucapkan terimakasih kepada Kemenparekraf yang telah memberikan perhatian bagi pengembangan pariwisata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT di masa mendatang.

Plt Dirjen Destinasi Pariwisata-Kemenparekraf, Dadang Risky Ratman, mengatakan pengembangan KSPN Taman Nasional Komodo dan sekitarnya diperlukan analisis ruang lingkup wilayah perencanaan dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi, meliputi: kebijakan pemetaan ruang wilayah nasional (RT/ RWN), kebijakan pemetaan ruang KSN Taman Nasional Komodo, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan kebijakan perwilayahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat. Kata Dadang, saat ini di Indonesia terdapat 88 KSPN termasuk KSPN Komodo dan sekitarnya yang menjadi perhatian Kemenparekraf.

Sesuai data Kemenparekraf, kondisi perkembangan kepariwisataan di NTT sesuai jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2012 sebesar 47.000 orang dan tahun

2013 meningkat menjadi 80.000 orang wisatawan atau pertumbuhan sebesar 70 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional tahun 2012 sebanyak 8,0 jura orang dan tahun 2013 berjumlah 8,8 juta orang wisatawan. Kesimpulannya pertumbuhan wisatawan di NTT lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan wisatawan secara nasional yang hanya sembilan persen.

Read More

KOTA KUPANG PUNG WISATA

Kota Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Juga Memiliki 8 Lokasi Wisata yang cukup unik dan mudah dijangkau, Peta diatas merupakan lokasi-lokasi wisata yang ada di wilayah Kota Kupang.

Read More

SERAH TERIMAH JABATAN KARO HUMAS PROV.NTT

Utamakan Hasil Kerja

“Saya butuh dukungan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Mari kita sama-sama menjaga kekompakan dan membangun komitmen untuk meningkatkan kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil kerja yang utama”

            Demikian ajakan Drs.Semuel D. Pakereng,M.Si selaku Kepala Biro Humas NTT defenitif, dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di ruang kerjanya, Selasa(5/4). Mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi itu berkali-kali mengajak semua ASN Biro Humas NTT untuk mengutamakan hasil kerja dengan hati yang tulus. Secara langsung, diakuinya jika posisi yang baru ini merupakan kepercayaan dan amanah yang harus dijaga.

            “Kekompakan antar bagian sebagai tim sangat penting. Saya juga punya kekurangan. Walaupun sebelumnya saya juga pernah bekerja di bidang kehumasan, saya minta dukungan bapak ibu sekalian. Fungsi Juru Bicara Gubernur tentu tidak mudah. Saya tidak bisa berhasil tanpa dukungan bapak/ibu sekalian” demikian lanjut lulusan APDN Kupang Tahun 1990 itu.

            Sebelumnya, acara itu didahului dengan sambutan yang dibawakan oleh Drs.Ec.M. Nasir Abdullah,MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan selamat datang untuk pejabat defenitif disertai ucapan terima kasih dan permohonan maafnya, selama menahkodai biro itu untuk kurang lebih 178 hari.

Acara yang dihadiri 32 orang ASN Biro Humas itu juga hadiri oleh ibu-ibu Anggota   Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Biro Humas dan rekan-rekan wartawan. Penandatanganan Berita Acara dan serah terima memori jabatan, menandai legalnya prosesi serah terima jabatan hari itu.    

Read More

SAKITNYA TUH DISINI

Read More

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya menghadiri penandatanganan

Nota kesepahaman (MoU) green prosperity project ( Proyek Kemakmuran Hijau) yang ditandatangani oleh Wakil Menteri PPN RI pada Jumad 25 April 2014, bertempat di Museum Perumusan Proklamasi, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari program Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia, yang mengumumkan bahwa, pada tahun 2014 , terdapat 12 kabupaten sebagai calon mitra bagi implementasi Green Prosperity Project atau Proyek Kemakmuran Hijau yang didanai Amerika Serikat (AS).

Kesepuluh kabupaten tersebut tersebar di enam provinsi, masing-masing Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya  Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tampak Bupati Sumba Barat Jubilete Pieter Pandango, Bupati Sumba Timur Gideon Mbiliyora, Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk dan Plt. Bupati Sumba Barat Daya Umbu Zaza turut menandatangani Mou tersebut bersama beberapa Bupati dari daerah lainnya. Disampaikan bahwa tujuan dari program sendiri adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan demikian ujar Wakil Menteri PPN – RI, di harapkan pula pemerintah daerah harus bisa menjalankan program sesuai dengan komitmen. Proyek kemakmuran hijau itu merupakan proyek utama, karenanya dalam program tersebut akan menyediakan bantuan hibah dan pendanaan komersial untuk mendukung pengembangan ekonomi dengan jumlah dana hibah compact sebesar US$ 332,5 juta, separuh dari dari total dana hibah yang mencapai US$ 600 juta.

Proyek kemakmuran hijau ini terbagi dalam dua tema yaitu, energi terbarukan, yang mencakup  embangkit listrik skala kecil (kurang dari 10 megawatt) yang bersumber dari tenaga air, limbah pertanian-perkebunan, biogas dan tenaga surya, Skema kedua adalah penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang mencakup pertanian, kehutanan, perikanan dan pengelolaan daerah aliran sungai.

Read More