MUSRENBANG PROVINSI NTT

 Bersama  Membangun Indonesia dari Pinggiran

            Ajakan tersebut  disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnoni saat menyampaikan sambutan dan membuka Musrembang RKPD Provinsi NTT Tahun 2016 di Hotel Ima, Kamis (14/4). Acara Musrembang tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono, Deputi  Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas,Rahma Iryanti, Forkompinda Provinsi NTT,Ketua DPRD NTT beserta para Ketua Komisi,  Bupati/Walikota se-NTT,  Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTT serta para pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Wakil Gubernur dalam sambutannya menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk Membangun Indonesia dari pinggiran. “Letak Provinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah menjadikan NTT, salah satu daerah prioritas pembangunan. Kami terus meminta dukungan anggaran Pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur di daerah ini”jelas Wagub dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur mengajak para Bupati/Walikota agar terus membangun koordinasi dan kerjasama demi mendukung pembangunan di Provinsi NTT. “Pertumbuhan ekonomi kita terus mengalami perkembangan. Angka kemiskinan serta pengangguran juga terus kita tekan melalui pembangunan berbasis pedesaan,” urai Benny Litelnoni. Tukar pengalaman antarkabupaten,tambah Wagub, juga diperlukan demi percepatan pembangunan yang terintegrasi.

Terkait dengan perencanaan, Orang Nomor Dua di Provinsi NTT mengharapkan agar prosesnya harus semakin baik dengan dukungan data yang akurat. “Saya berharap melalui ketersediaan data yang akuntabel dapat memetakan peluang-peluang serta dapat merespon pencapaian target dan sasaran pembangunan,” tegas Wagub.

Deputi  Bidang Kependudukan dan Ketenagakrjaan Bappenas, Rahma Iryanti saat menyampaikan sambutan Kepala Bappenas menegaskan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrembang Provinsi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas. “Karena politik perencanaan dan anggaran dikendalikan oleh efektifitas dan efisiensi. Untuk tahun 2017, prioritas utama pembangunan adalah pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” jelas Kepala Bappenas dalam sambutannya. Diuraikannya lebih lanjut,kebijakan anggaran bukan lagi Money Follow Function tapi Money Follow Programm terutama program-program prioritas. Konsekuensinya, distribusi anggaran bukan lagi dibagi rata tapi didasarkan pada indikator dan prioritas yang jelas serta terukur.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumarsono yang mewakili Menteri Dalam Negeri dalam paparannya menyentil  penambahan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun namun tak membawa dampak signifikan bagi ekonomi makro. “Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya regulasi dan pola perizinan yang berbelit-belit. Akibatnya daya serap anggaran tidak maksimal. Ruang investasi juga tidak bertumbuh dengan baik,”jelas Sumarsono. Lebih lanjut Sumarsono menjelaskan pihaknya dalam setiap bulan harus mengeliminasi kurang lebih 500 Peraturan Daerah (Perda,red.)  yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi,Perda yang intoleransi serta Perda yang menghambat iklim investasi. 

Sementara itu, Ketua Panitia Musrembang dalam laporannya menjelaskan tujuan Musrembang Provinsi untuk menghasilkan kesepahaman, koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten/Kota  dengan Provinsi, Menghasilkan RKPD Tahun 2017 serta mengkristalisasi usulan dan program untuk Musrembangnas

Categories: NEWS